Sri Sultan Hamengku Buwono VII adalah Sultan Yogyakarta yang memerintah Kasultanan Yogyakarta pada 1877–1921. Beliau merupakan putra dari Sultan Hamengku Buwono VI dan menjadi sultan ketujuh dalam sejarah Kasultanan Yogyakarta. Masa pemerintahannya berlangsung selama lebih dari empat dekade dan menjadi salah satu periode penting dalam perjalanan sejarah Yogyakarta.
Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII berlangsung ketika Yogyakarta berada dalam pengaruh pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa itu, Kasultanan Yogyakarta mengalami berbagai perkembangan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan pembangunan. Perubahan tersebut turut membentuk wajah Yogyakarta pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, termasuk perkembangan kawasan yang berada di sekitar Keraton.
Daftar Isi
Siapa Sultan Hamengku Buwono VII?
Sri Sultan Hamengku Buwono VII adalah putra Sri Sultan Hamengku Buwono VI dan merupakan sultan ketujuh Kasultanan Yogyakarta. Nama kecil beliau adalah Gusti Raden Mas (GRM) Murtejo, yang lahir di Yogyakarta pada 4 Februari 1839. Setelah ayahandanya wafat pada 1877, GRM Murtejo menggantikan kedudukannya sebagai Sultan Yogyakarta dan kemudian resmi bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono VII.
Beliau memimpin Kasultanan Yogyakarta pada 1877–1921, selama lebih dari empat dekade. Masa pemerintahan HB VII berlangsung ketika Yogyakarta berada dalam pengaruh kuat pemerintahan kolonial Belanda dan mengalami perubahan besar.
Industrialisasi berkembang, ditandai dengan berdirinya sejumlah pabrik gula, sementara Kasultanan juga menghadapi perubahan dalam sistem agraria, pemerintahan, dan kehidupan sosial-budaya. Karena itu, periode HB VII menjadi salah satu fase penting dalam perubahan Yogyakarta dari tatanan tradisional menuju masyarakat yang semakin modern.
Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII
Sultan Hamengku Buwono VII memerintah Kasultanan Yogyakarta selama sekitar 44 tahun, sejak 1877 hingga 1921. Periode ini berlangsung ketika Yogyakarta memasuki fase perubahan ekonomi dan sosial yang cukup besar.
Setelah penerapan kebijakan ekonomi liberal pada akhir abad ke-19, investasi swasta Eropa berkembang di wilayah Kasultanan, terutama dalam industri perkebunan dan gula. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial semakin berupaya mengatur berbagai aspek kehidupan di wilayah Yogyakarta melalui hubungan politik dengan Kasultanan.
Awal Pemerintahan dan Kondisi Yogyakarta
Ketika HB VII naik takhta pada 1877, Yogyakarta masih berada dalam situasi pemulihan setelah gempa besar 1867 yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan Keraton. Pergantian pemerintahan tersebut juga terjadi ketika sistem ekonomi kolonial mulai bergeser dari Cultuurstelsel menuju ekonomi liberal. Perubahan ini membuka peluang yang lebih besar bagi perusahaan swasta Eropa untuk menyewa tanah di wilayah Kasultanan dan mengembangkan perkebunan.
Dalam kondisi tersebut, Sultan memiliki posisi yang perlu menyeimbangkan kepentingan Kasultanan dengan tekanan pemerintah kolonial. Hubungan antara keduanya diatur melalui kontrak politik, sementara kekuasaan Sultan tetap berperan penting dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya Kasultanan. Karena itu, masa pemerintahan HB VII tidak hanya ditandai oleh perkembangan ekonomi, tetapi juga oleh perubahan hubungan antara pemerintahan tradisional Yogyakarta dan kekuasaan kolonial.
Perkembangan Ekonomi dan Industri Gula
Salah satu perubahan paling menonjol pada masa HB VII adalah berkembangnya industri gula. Tanah-tanah milik Kasultanan disewakan kepada pengusaha perkebunan Eropa, terutama untuk penanaman tebu dan pembangunan pabrik gula. Penelitian sejarah UGM mencatat bahwa perkembangan ini semakin kuat setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 yang mendorong masuknya modal asing ke sektor perkebunan di Yogyakarta.
Pada masa pemerintahan HB VII, tercatat 17 pabrik gula berkembang di wilayah Yogyakarta. Pendapatan dari penyewaan tanah dan kegiatan ekonomi tersebut membuat kondisi keuangan Kasultanan menjadi jauh lebih kuat. Dari sinilah muncul julukan “Sultan Sugih”, atau Sultan yang kaya. Pendapatan tersebut kemudian turut digunakan untuk berbagai kebutuhan Kasultanan, termasuk perbaikan bangunan dan pembangunan sarana baru.
Perkembangan industri juga membawa perubahan pada lanskap Yogyakarta. Pabrik gula membutuhkan jaringan transportasi untuk mengangkut hasil perkebunan, sehingga pembangunan jalur kereta api dan sarana pendukungnya berkembang pada periode ini. Stasiun Tugu, misalnya, mulai dibangun pada awal masa pemerintahan HB VII dan selesai pada 1887. Jalur-jalur transportasi tersebut menghubungkan wilayah perkotaan dengan kawasan perkebunan dan pabrik gula di berbagai bagian Yogyakarta.
Perubahan Sosial dan Pendidikan
Perubahan ekonomi pada masa HB VII berjalan beriringan dengan perkembangan pendidikan. Keraton Yogyakarta mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap pendidikan, salah satunya melalui pendirian sekolah di Bangsal Srimanganti. Perhatian terhadap pendidikan menjadi bagian dari perubahan yang lebih luas ketika masyarakat Yogyakarta mulai berhadapan dengan gagasan dan sistem pendidikan modern.
Periode ini juga memperlihatkan semakin terbukanya kebudayaan Keraton kepada masyarakat. Perkembangan seni dan pendidikan tari pada masa tersebut turut memperluas akses masyarakat terhadap kebudayaan yang sebelumnya lebih banyak berkembang di lingkungan istana. Dengan demikian, pemerintahan HB VII menjadi salah satu periode yang memperlihatkan pertemuan antara tradisi Kasultanan dan berbagai bentuk perubahan modern di Yogyakarta.
Akhir Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII
Setelah memerintah selama lebih dari empat dekade, Sultan Hamengku Buwono VII mengakhiri masa pemerintahannya pada 1921. Periode tersebut meninggalkan perubahan yang cukup besar dalam kehidupan Yogyakarta, terutama dalam perkembangan ekonomi perkebunan, jaringan transportasi, pendidikan, dan tata ruang wilayah Kasultanan. Warisan dari periode inilah yang kemudian menjadi bagian penting untuk memahami berbagai bangunan dan kawasan bersejarah yang berkembang pada masa pemerintahan HB VII.
Yogyakarta pada Masa Sultan Hamengku Buwono VII
Pada masa Sultan Hamengku Buwono VII, Yogyakarta tetap menjadi Kasultanan dengan Keraton sebagai pusat pemerintahan dan kehidupan budaya. Namun, kedudukan Sultan tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh pemerintah Hindia Belanda.
Berbagai kebijakan Kasultanan, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan, berlangsung dalam situasi ketika kekuasaan kolonial semakin kuat. Kondisi ini membuat pemerintahan HB VII berada pada persimpangan antara mempertahankan tradisi Kasultanan dan menghadapi perubahan yang dibawa oleh pemerintahan kolonial serta modernisasi.
Hubungan Kasultanan Yogyakarta dengan Pemerintah Kolonial
Pengaruh pemerintah kolonial terlihat semakin kuat dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya Kasultanan. Salah satu perubahan penting terjadi setelah diberlakukannya kebijakan ekonomi liberal pada 1870.
Tanah-tanah di wilayah Kasultanan dapat disewakan untuk kepentingan perkebunan, terutama penanaman tebu dan pembangunan pabrik gula. Di Yogyakarta, perkembangan tersebut kemudian mendorong tumbuhnya industri gula dan masuknya modal swasta Eropa.
Hubungan antara Sultan dan pemerintah kolonial juga tidak selalu berjalan tanpa tekanan. Menjelang akhir pemerintahannya, HB VII menghadapi rencana reorganisasi agraria yang didorong pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan tersebut menghapus sistem apanage dan mengubah pengelolaan tanah serta keuangan Kasultanan.
Bagi HB VII, perubahan itu berpotensi mempersempit kewenangan Sultan karena pengelolaan keuangan tanah harus berada dalam pengawasan pemerintah kolonial. Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang penting di balik keputusan HB VII untuk mengurangi aktivitas pemerintahan dan akhirnya turun takhta.
Peran Keraton dalam Kehidupan Masyarakat Yogyakarta
Di tengah pengaruh kolonial, Keraton tetap berperan penting dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Perannya tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan, tetapi juga pendidikan dan kebudayaan.
Pada masa HB VII, Keraton mulai memberikan ruang lebih besar bagi pendidikan modern, salah satunya melalui pendirian sekolah di Bangsal Srimanganti. HB VII juga mendorong pendidikan bagi putra-putrinya hingga ke Eropa, menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap pendidikan di lingkungan Kasultanan.
Keterbukaan tersebut juga terlihat dalam perkembangan seni. Pada 1918, putra HB VII mendirikan Kridha Beksa Wirama, yang membuat tari klasik gaya Yogyakarta tidak lagi hanya dipelajari di lingkungan Keraton. Masyarakat di luar lingkungan istana mulai dapat mempelajari tari-tari tersebut, termasuk Srimpi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pada masa HB VII, hubungan antara tradisi Keraton dan kehidupan masyarakat mulai semakin terbuka.
Perubahan Wajah Yogyakarta pada Masa HB VII
Perkembangan ekonomi turut mengubah wajah Yogyakarta. Meningkatnya industri gula menciptakan kebutuhan terhadap jaringan transportasi yang mampu menghubungkan perkebunan, pabrik, dan pusat kota. Jalur kereta api kemudian berkembang di berbagai wilayah Yogyakarta.
Pada awal pemerintahan HB VII, Stasiun Tugu dibangun dan mulai beroperasi pada 1887, melengkapi jaringan kereta api yang sebelumnya telah hadir melalui Stasiun Lempuyangan. Jalur-jalur tersebut kemudian menghubungkan kota dengan kawasan perkebunan dan sejumlah pabrik gula di wilayah Yogyakarta.
Perubahan fisik juga terlihat pada bangunan dan penanda kota. Salah satu contohnya adalah Tugu Golong-Gilig, yang runtuh akibat gempa 1867. Pada 1889, tugu tersebut dibangun kembali pada masa pemerintahan HB VII dengan bentuk yang berbeda dari sebelumnya dan kemudian dikenal sebagai Tugu Pal Putih atau Tugu Yogyakarta.
Perubahan tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana lanskap Yogyakarta pada masa HB VII memperlihatkan pertemuan antara warisan Kasultanan, pemulihan pasca gempa, dan pengaruh pemerintahan kolonial.
Sultan Hamengku Buwono VII dan Pesanggrahan Ambarrukmo
Sultan Hamengku Buwono VII memiliki hubungan erat dengan Pesanggrahan Ambarrukmo, yang kemudian menjadi tempat tinggal beliau setelah turun takhta pada 1921. Sebelumnya, kawasan Ambarrukmo telah digunakan sebagai pesanggrahan keluarga Sultan dan mengalami perkembangan pada masa pemerintahan HB VI dan HB VII.
Setelah menyerahkan takhta kepada putranya, Sultan Hamengku Buwono VIII, HB VII memilih tinggal di Ambarrukmo. Beliau wafat di tempat tersebut pada 30 Desember 1921, tidak lama setelah turun takhta.
Kehadiran HB VII di Ambarrukmo membuat pesanggrahan ini memiliki posisi khusus dalam sejarah Kasultanan Yogyakarta. Ambarrukmo bukan hanya berkaitan dengan aktivitas peristirahatan keluarga kerajaan, tetapi juga menjadi bagian dari fase terakhir kehidupan seorang Sultan yang telah memerintah Yogyakarta selama 44 tahun.
Jejak HB VII di kawasan ini memperlihatkan bagaimana sebuah ruang milik Kasultanan dapat memiliki fungsi yang berbeda dalam perjalanan hidup seorang Sultan, dari lingkungan pesanggrahan hingga menjadi tempat tinggal setelah masa pemerintahan berakhir.
Karena itu, sejarah Pesanggrahan Ambarrukmo tidak bisa dilepaskan dari sosok HB VII dan perubahan yang berlangsung pada akhir masa pemerintahannya. Bangunan, lingkungan, serta keberadaan Ambarrukmo sebagai bagian dari kawasan Kasultanan merekam hubungan antara kehidupan pribadi Sultan dan perkembangan Yogyakarta pada awal abad ke-20.
Warisan Sultan Hamengku Buwono VII
Warisan Sultan Hamengku Buwono VII tidak hanya terlihat dari kebijakan selama masa pemerintahannya, tetapi juga dari sejumlah bangunan dan perkembangan yang jejaknya masih dapat ditemukan di Yogyakarta. Beberapa peninggalan tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan keluarga Keraton, sementara lainnya mencerminkan perubahan kota pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.
Kedhaton Ambarrukmo
Kedhaton Ambarrukmo merupakan salah satu peninggalan yang memiliki hubungan paling langsung dengan Sultan Hamengku Buwono VII. Bangunan ini dikembangkan dari Pesanggrahan Harja Purna dan mengalami renovasi besar pada 1895–1897 atas kehendak HB VII. Setelah selesai, kompleks tersebut diresmikan sebagai Kedhaton Ambarrukmo pada 15 Oktober 1898. Tempat ini kemudian dipersiapkan sebagai kediaman HB VII setelah beliau tidak lagi memegang takhta.
Setelah turun takhta pada 1921 dan digantikan oleh putranya, Sultan Hamengku Buwono VIII, HB VII pindah dari Keraton ke Kedhaton Ambarrukmo. Beliau menghabiskan masa terakhir kehidupannya di tempat tersebut hingga wafat pada 30 Desember 1921. Hubungan langsung ini membuat Ambarrukmo sebagai salah satu jejak fisik yang penting untuk memahami fase akhir kehidupan HB VII.
Tugu Yogyakarta
Tugu Yogyakarta juga menjadi salah satu peninggalan yang terbentuk pada masa pemerintahan HB VII. Tugu Golong-Gilig yang sebelumnya berdiri di lokasi tersebut runtuh akibat gempa Yogyakarta pada 1867.
Pada masa HB VII, tugu kemudian dibangun kembali dan diresmikan pada 3 Oktober 1889 dengan bentuk yang berbeda dari tugu sebelumnya. Bangunan baru tersebut kemudian dikenal sebagai Tugu Pal Putih dan hingga kini menjadi salah satu landmark bersejarah Yogyakarta.
Perkembangan Pendidikan dan Seni Keraton
Warisan HB VII juga terlihat dalam perkembangan pendidikan dan seni di lingkungan Kasultanan. Pada masa pemerintahannya, Keraton mulai memberikan perhatian terhadap pendidikan modern, termasuk pendirian sekolah di Bangsal Srimanganti.
Di bidang seni, pada 1918 berdiri Kridha Beksa Wirama yang membuka kesempatan bagi masyarakat di luar Keraton untuk mempelajari tari klasik gaya Yogyakarta. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa warisan HB VII tidak terbatas pada bangunan, tetapi juga mencakup perubahan dalam cara pendidikan dan kebudayaan Keraton berkembang di tengah masyarakat.
Pertanyaan Umum tentang Sultan Hamengku Buwono VII
Siapa nama asli Sri Sultan Hamengku Buwono VII?
Nama kecil Sri Sultan Hamengku Buwono VII adalah Gusti Raden Mas (GRM) Murtejo. Beliau merupakan putra Sri Sultan Hamengku Buwono VI dan kemudian naik takhta sebagai Sultan Yogyakarta pada 1877 dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono VII.
Sultan Hamengku Buwono VII beragama apa?
Sri Sultan Hamengku Buwono VII beragama Islam. Kasultanan Yogyakarta sendiri memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi Islam, yang tercermin dalam berbagai upacara, institusi, dan kehidupan keagamaan di lingkungan Keraton.
Apa gelar raja Yogyakarta?
Gelar raja atau penguasa Kasultanan Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengku Buwono. Setiap Sultan kemudian menggunakan angka Romawi untuk menunjukkan urutan pemerintahannya, seperti Hamengku Buwono VII untuk Sultan ketujuh.
Apa arti gelar Hamengku Buwono?
Gelar Hamengku Buwono secara umum dimaknai sebagai “memangku dunia” atau “melindungi dunia.” Kata hamengku berkaitan dengan makna memangku atau mengayomi, sedangkan buwono berarti dunia atau alam. Gelar ini menggambarkan kedudukan Sultan sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk mengayomi dan menjaga kesejahteraan rakyatnya.
Masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII meninggalkan jejak yang masih dapat ditelusuri dalam berbagai sisi kehidupan Yogyakarta, mulai dari perkembangan kota hingga peninggalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan keluarga Keraton. Salah satu yang paling erat dengan perjalanan hidup beliau adalah Pesanggrahan Ambarrukmo, tempat HB VII menjalani masa akhir kehidupannya setelah turun takhta.
Jejak sejarah tersebut kini menjadi bagian dari kawasan Royal Ambarrukmo Yogyakarta, yang mempertahankan keberadaan kompleks bersejarah Ambarrukmo di tengah perkembangan Yogyakarta modern. Memahami perjalanan kawasan ini memberikan gambaran lebih utuh tentang bagaimana peninggalan Kasultanan tetap hadir dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Kisah mengenai hubungan HB VII dengan Ambarrukmo serta perjalanan kompleksnya dapat ditelusuri lebih jauh melalui napak tilas Pesanggrahan Ambarrukmo.